admin hmipedia

Revisi UU KPK

Sejak menyerukan penolakan terhadap perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 17 September 2019 yang lalu PB HMI (MPO) terus melakukan penggalangan dukungan kepada seluruh elemen yang memiliki pandangan sama untuk memperjuangkan penolakan tersebut. Kini gelombang penolakan terhadap perubahan undang-undang itu telah mencapai klimaksnya. 2 (dua) mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari meregang nyawa dan banyak mahasiswa lainnya di berbagai daerah mengalami luka ringan hingga berat.

Mereka seperti berlomba-lomba mengorbankan diri demi meyakinkan negara (eksekutif dan legislatif) untuk mengubah kebijakannya yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. PB HMI (MPO) masih berpendapat seperti pada awal penolakannya. Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dicurigai sebagai upaya pelemahan KPK demi kepentingan segelintir elit negeri yang merasa terganggu atas kewenangannya yang power full.

Menurut pengamatan PB HMI (MPO) sejauh ini KPK tidak pernah melakukan penyalahgunaan wewenang yang fatal sehingga membuat keadaan memaksa secara cepat harus memotong kewenangannya. Bahwa KPK belum sempurna itu iya, tetapi mengamputasi kewenangannya dengan membabibuta juga bukanlah solusi menyelesaiakan masalah.

Apapun argumentasinya, hari ini KPK masih tetap memiliki tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi. Hal itu menunjukan bahwa masyarakat masih menyimpan harapan yang besar terhadap kinerja KPK untuk menjaga negri ini dari para koruptor. Sejalan dengan situasi dan kondisi tersebut maka PB HMI (MPO) dengan ini menuntut:

1. Presiden sesuai kewenangannya mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang- undangan (Perpu) untuk mengaktifkan kembali Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. DPR mendukung Perpu yang dikeluarkan oleh presiden tersebut sebagai upaya penyelamatan terhadap komitmen pemberantasan korupsi sebagaimana amanat reformasi 1998;

3. Polisi mengusut tuntas secara cepat dan transparan para pelaku tindakan represif terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan pendapat dimuka umum untuk menolak kebijakan negara yang tidak berpihak kepada rakyat. Utamanya mereka para pelaku penembakan terhadap 2 (dua) orang mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari yang terbunuh saat aksi demonstrasi tanggal 26 September 2019.

 

Bagaimana pendapat dan pandangan teman-teman sekalian ? ayo ditunggu ulasannya!

 

 

Kamis, 03 Oct 2019 23:58    tags:

zuhad aji firmantoro

Perpu akan menjadi penanda keberpihakan presiden dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini

Jumat, 04 Oct 2019   

Kaslan

tolak revisi
Kamis, 03 Oct 2019   

admin hmipedia

Sepertinya Perppu adalah alternatif. Judisial Review hampir pasti akan ditolak MK
Rabu, 18 Sep 2019   

Komentar

NEWSLETTER